Rapat Panitia Kerja Pencurian Pulsa Komisi 1 DPR RI

Pada Rapat Panitia Kerja Pencurian Pulsa Komisi 1 DPR RI hari Selasa  (6 /12) GAPERINDO (Gabungan Perusahan Rekaman Indonesia) yang diwakili Binsar Silalahi menjelaskan betapa sulitnya keadaan industri rekaman yang dinaungi GAPERINDO pasca regulasi deaktivasi layanan  premium yang diterapkan BRTI per tanggal 18 Oktober 2011 kemarin.

“Black Oktober untuk industri rekaman menjalankan roda bisnisnya. sudah banyak dari anggota kami yang terancam tutup,” ujar  Binsar ketua GAPERINDO.

Akibat perilaku nakal sebagian kecil content provider industri kreatif secara keseluruhan menerima dampaknya.Oleh karena itu PANJA pencurian pulsa dibentuk dan melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki masalah ini.

“Stigma masyarakat CP yang paling bersalah. Menurut Anda sendiri bagaimana?” tanya Ketua Panja Pencurian Pulsa dari Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya kepada para asosiasi content provider di gedung DPR, Jakarta Kasus pencurian pulsa sedang diselidiki secara mendalam untuk menemukan siapa saja pelakunya. Lalu siapa yang cenderung paling bersalah, pihak content provider, operator, atau regulator lantaran kurang tegas?

Asosiasi yang hadir pun menyampaikan pandangannya masing-masing. Perwakilan Indonesian Mobile Multimedia Association (IMMA) dan Asosiasi Kreatif Digital Indonesia (AKDI) , Indonesia Mobile & Online Content Association (IMOCA),.Panja Komisi 1 DPR sendiri berjanji berusaha menuntaskan kasus CP nakal dan mencari tahu siapa saja pelakunya.

Disepakati, bisnis CP tidak boleh dihentikan dan harus kembali normal setelah kasus tersebut diselesaikan. ASIRI dan GAPERINDO sebagai asosiasi yang hadir dirapat PANJA juga sepakat untuk memberikan content yang terbaik jika bisnis ini telah tertata dengan baik.Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dinilai telah lalai dalam mengawasi kinerja operator dan para content provider (CP) sehingga kasus pencurian pulsa bisa terjadi.

Terlebih, aksi CP nakal ini diindikasikan sudah terjadi sejak tahun 2007.dari 400 CP yang ada, hanya 205 yang terdaftar di BRTI. Padahal, Permen Kominfo No.1 2009 menyebutkan perusahaan yang diperbolehkan beroperasi dalam bisnis jasa premium adalah yang mengantongi izin BRTI.

“Bisnis ini termasuk industri kreatif dan sedang jadi primadona pemerintah, jadi harus back to normal as soon as possible. Sedangkan nama CP yang salah diumumkan,” pungkas Tantowi.Ditambahkan juga  Panja Pencurian Pulsa dari Komisi I DPR RI akan bekerja cepat.” paling 2 bulan kita sudah tuntaskan ” . Pada hari ini (7/12/2011) PANJA  Pencurian Pulsa memanggil BARESKRIM POLRI dan Jaksa Agung Muda tindak Pidana.”Berdasarkan hasil penyelidikan Kabareskrim Polri, dapat disimpulkan diduga telah terjadi pelanggaran hukum pada penyelenggaraan SMS premium dan premium call. Polri pun melakukan penyidikan,” tutur Kabareskrim, Komjen Pol Sutarman dalam rapat Panja Mafia Pulsa DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).
Ia membeberkan saksi yang akan dan telah diperiksa. Dari kalangan masyarakat, operator, content provider (CP) hingga ahli IT.

“Saksi yang diperiksa sebanyak 17 orang terlapor, 3 saksi teman pelapor, dan saksi dari media 1 elektronik, dari CP 1 orang, dari operator saya mintan 7 orang. Kemudian mungkin kami akan minta dari BRTI. Kita juga meminta keterangan saksi ahli yaitu berarti peneliti sosial, saksi dari kementerian, badan perlindungan konsumen dan ahli IT dari ITB dan UI,” beber Sutarman.”UU Transaksi Elektronik, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, peraturan Kominfo tentang penyelenggara pesan premium, dan UU yang dapat menghukum dan menjerat pelaku,” papar Sutarman.

Meski hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kami belum menetapkan tersangka. Kami baru mengumpulkan barang bukti dan saksi. Dan kami terus berkoordinasi dengan kejaksaan. Kalau memang memenuhi unsur pidana kita akan tahan,” ucap Sutarman. Meskipun BRTI tidak bisa ditindak namun anggota BRTI yang terlibat bisa terjerat hukum jelas Sutarman didepan PANJA pencurian pulsa. www.nagaswaramusic.com/ Ary